Twitter meyakini perintah Pemerintah India yang mengusulkan untuk menghapus beberapa akun Twitter tidak sesuai dengan hukum setempat dan mereka tidak akan melarang langsung malahan akan membatasi akses Twitter di dalam India.
Perdana menteri India yaitu Narendra Modi meminta Twitter untuk menghapus lebih dari 1100 akun serta unggahan yang berisi bahwa pemerintah akan memusnahkan petani.
Pemerintah India menuduh bahwa beberapa akun tersebut didukung oleh Pakistan atau dioperasikan oleh pendukung gerakan separatis Sikh.
Oleh karena perintah tersebut Twitter mengambil beberapa tindakan yaitu ban permanen terhadap lebih dari 500 akun yang merupakan usulan pemerintah india, kata mereka dalam postingan blog.
Twitter mengatakan bahwa mereka akan membatasi pengguna India agar istilah tertentu tidak muncul menjadi trending dan hanya diblokir di India namun akan terlihat dari luar negeri.
Twitter juga tidak akan menghapus akun milik media berita, jurnalis, aktivis dan politikus karena apabila melakukannya maka Twitter menganggap akan melanggar kebebasan berekspresi yang dilindungi di bawah hukum India.
.jpeg)
.png)
0 Komentar